Kompleksitas permasalahan di negeri ini membawa kita pada pekerjaan yang besar dan beragam. Ibarat sebuah ”cermin” yang pecah, kemudian menjadi serpihan-serpihan kecil. Ilustrasi ini dianalogikan, layaknya permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Menjadi sebuah pekerjaan yang rumit untuk membersihkan serpihan-serpihan ini, tapi serpihan ini akan membahayakan apabila tidak dibersihkan.
Artinya, permasalahan yang begitu beragam yang dihadapkan pada bangsa ini, satu demi satu harus segera diselesaikan. Semua permasalahan ini membutuhkan solusi yang tepat dan cepat.
Sekian banyak permasalahan di negeri ini. Permasalahan HIV/AIDS adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang menggerogoti bangsa ini. Peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS di seluruh wilayah di tanah air semakin tinggi. Kemajuan penyebaran HIV/AIDS berlangsung sangat cepat. Laporan Departemen Kesehatan (Depkes) tahun 2006 menyebutkan jumlah ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) berkisar 169.000-217.000, dan diperkirakan akan ada sekitar 400.000 orang terinfeksi HIV pada tahun 2010 dan 100.000 diantaranya akan meninggal. Peningkatan prevalensi HIV positif terutama terjadi di kota-kota besar hampir di seluruh Indonesia, dan Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat menjadi kota yang paling banyak ditemukan kasus HIV/AIDS.
Distribusi usia penderita AIDS pada tahun 2006 memperlihatkan tingginya persentase jumlah usia muda penderita dari golongan usia 20-29 tahun mencapai 55%. Usia tersebut merupakan usia yang masih sangat produktif. Artinya, semakin meluasnya HIV/AIDS akhirnya bukan hanya meningkatkan angka kesakitan dan kematian tetapi juga akan mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi dan pembangunan serta produktivitas angkatan kerja.
Semakin meningkatnya jumlah ODHA, semakin meluasnya permasalahan yang kemudian berkembang. Salah satu masalah sering yang dihadapi ODHA adalah masalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar ODHA memiliki tingkat perekonomian yang rendah, diakibatkan oleh dampak Epidemi HIV/AIDS pada individu dan ekonomi. Apabila dikaji dari sudut pandang individu, HIV/AIDS berarti tidak dapat masuk kerja, jumlah hari kerja yang berkurang, kesempatan yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan umur masa produktif yang lebih pendek.
Dampak tersebut tidak hanya pada individu, tapi berimbas pada ekonomi nasional. Berpengaruh pada ketersediaan produktivitas angkatan kerja, Epidemi HIV/AIDS akan meningkatkan terjadinya kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi. Dampak pada dunia bisnis termasuk hilangnya keuntungan dan produktivitas yang diakibatkan oleh kurangnya semangat kerja. HIV/AIDS juga berperan dalam berkurangnya motivasi pekerja (takut akan diskriminasi, kehilangan rekan kerja, rasa khawatir) dan juga pada penghasilan pekerja akibat meningkatnya permintaan untuk perawatan medis dari pusat pelayanan kesehatan para pekerja, pensiun dini, pembayaran dini dari dana pensiun akibat dari kematian dini dan meningkatnya biaya asuransi.
Melihat dampak ekonomi yang diakibatkan oleh epidemi HIV/AIDS, maka secara nyata ODHA rentan dalam kemiskinan. Tetapi meskipun demikian, pada dasarnya mereka potensial untuk dilatih untuk bisa bekerja. Kendalanya ialah mereka tidak memiliki ketrampilan khusus, kurang mempunyai relasi, tidak memiliki jiwa wiraswasta. Kondisi ekonomi yang cukup rendah sehingga tidak memiliki modal untuk memulai usaha, dan belum memiliki semangat untuk kemandirian sehingga ada beberapa ODHA yang masih meminta uang dari orang tua.
Jenis layanan apakah yang paling dibutuhkan orang dengan HIV/AIDS? Jawabannya, tidak lainnya adalah pelatihan, magang dan layanan bantuan modal untuk peningkatan potensi dan ketrampilan sebagai upaya pengembangan perekonomian. Itulah yang disampaikan komunitas ODHA yang terdiri dari 65 KDS (kelompok dukungan sebaya) dari 15 propinsi di seluruh Indonesia melalui hasil kuisioner yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) tahun 2008.
Hasil need assessment di atas menjadi cermin bagi Pemerintah untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ODHA. Hal ini menjadi tanggung jawab yang diberikan bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006.
Diharapkan sebuah bentuk dukungan, agar ODHA dapat membuka sebuah peluang usaha sehingga dapat mandiri secara ekonomi. Upaya dukungan terhadap ODHA memang diperlukan bentuk program yang nyata. Dukungan yang bertujuan memberdayakan dan menciptakan kemandirian sesuai dengan prinsip GIPA (Greater Involvement of People with HIV dan AIDS). ODHA didorong untuk mempersiapkan diri mampu mandiri dan lebih jauh lagi dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi Nasional.
Dukungan ini pada dasarnya telah menjadi fungsi dan tugas pemerintah melalui instansi terkait seperti KPAN (Komisi Penaggulangan AIDS Nasional) untuk memberikan perhatian. Fungsi dan tugas KPAN termasuk diantaranya : Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA (STRANAS Penanggulangan HIV/AIDS tahun 2007-2010).
Bagaimana keberhasilan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ODHA akan sangat tergantung pada komitmen dari pihak-pihak atau stakeholder yang terkait diantaranya : KPAN, MENKOKESRA, BKKBN, DISNAKER, BAPERMAS, DINSOS, DEPSOS dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kompetensi untuk memberikan bantuan. Diantaranya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan, dan organisasi sosial lainnya . Banyaknya stakeholder yang terkait, menjadi suatu kekuatan tentunya agar tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Memang diharuskan adanya koordinasi yang baik sejak perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Harmonisasi pada tiap element yang terlibat dimaksudkan agar penyelengaraannya dapat berjalan selaras dan seirama sehingga merupakan orkestra aktivitas yang padu, terarah dan mencapai sasaran.
Terlepas dari itu, peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung ODHA sangatlah dibutuhkan. Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA masih tetap merupakan tantangan yang bila tidak teratasi, potensial untuk menjadi penghambat berjalannya upaya untuk mengembangkan perekonomian ODHA Oleh sebab itu, dukungan dan peran aktif masyarakat umum haruslah menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk mendukung ODHA. Kini sebuah momentum yang diharapkan dapat menyadarkan bangsa ini untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tidak terkecuali ODHA. Keberhasilan kita membersihkan sebagian dari ”serpihan” kecil cermin yang pecah tersebut, merupakan wujud kepedulian kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini.
Richardo M. Simanjuntak
Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD
Penerima Beasiswa KSE 2008/2009
richardo_dodo(at)yahoo.com
